Idealisme Politik Kaum Santri

Islam dan dunia pesantren pada khususnya tidaklah asing dengan adagium fiqh (baca Kaedah fiqh), karena kaidah-kaidah fiqh diajarkan kepada para santri di pesantren-pesantren guna dijadikan sebagai alat untuk mencari jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan mutaakhkhir (terkini). Dengan tetap berpegang kepada dalil-dalil yang disepakati (al-qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas).  Kaidah fiqh setidaknya terbagi dalam dua kategori. Pertama, berhubungan dengan persoalan individu dan ibadah, yaitu hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kedua, berhubungan dengan persoalan sosial antar manusia yang bersifat horisontal, dan sudah barang tentu disitu ada hubungannya dengan persoalan vertikal karena sumbernya dari Allah SWT.

Konsep kaidah tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al maslahah

 

Konsep Kaidah ini mempunyai aspek sosial, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut, kaidah yang berbunyi tasharruful imam ‘ala al ra’iyyati manuutun bi al maslahat mempunyai pengertian retorik (harfiyyah)kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat.

Lebih jauh dari sekedar pengetian retorik tersebut, maka ada pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tesebut yang menekankan pada aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentuk yang riil untuk mencapai dan medapatkan suatu kemaslahatan untuk bersama. Hal ini yang juga ditekankan dalam firman Allah QS. As Syura ayat 38 yang berbunyi;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka

Kaedah ini menegaskan tentang, bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan kemaslahatan rakyat daripada keluarga dan kelompoknya sendiri.

Seorang pemimpin bahkan calon pemimpin harus bisa menempatkan diri dalam hal sebagai pelayan, yang tentunya tidak meminta untuk dilayani. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Sayyidina Umar RA. “Sayyidul Qaumi Khadimuhum” pemimpin suatu kaum adalah pelayan untuk mereka.

Maka konsep maslahah dalam sebuah kepemimpinan diletakkan sebagai kemauan untuk menjadi pelayan, yaitu suatu keberanian untuk mengabdi bagi rakyat bagi masyarakat yang ia pimpin.

Seorang pemimpin harus memiliki integritas, loyalitas dan kapabilitas…..

Drs. Amin Said Husni DPRRI Dapil III Jatim.