Mengenal Sistem Pemerintahan Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia atau lazim orang menyebut NKRI santer diperdengarkan akhir-akhir ini. NKRI Harga Mati, adalah salah satu jargon yang disenandungkan untuk menggoyang kekuatan yang menginginkan Republik ini berantakan. Beragamnya suku, bangsa, bahasa dan aliran keagamaan merupakan keunikan yang mampu dirangkum dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika.

Menyatukan beragam perbedaan dari unsur-unsur pembeda bukanlah sesuatu yang mudah, namun keinginan dan tujuan serta cita-cita luhur dari rahim nurani rakyat Indonesia mampu mengalahkan perbedaan itu, menjadikan semangat yang tak kan bisa dikalahkan oleh kepentingan apapun.

Sistem pemerintahan kita hari ini adalah Presidensial, dan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Dan setiap sistem pemerintahan mempunyai perbedaan dalam unsur-unsur dan komponen yang ada didalamnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang unsur-unsur pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial, alangkah baiknya kita review (reviyu) sedikit tentang sistem pemerintahan apa saja yang pernah digunakan di Indonesia mulai sejak berdirinya sebagai sebuah negara.

 

  1. Sistem Pemerintahan Periode 1945 – 1949 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

 

Sistem pemerintahan: Presidensial

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk negara: Kesatuan

Konstitusi: UUD 1945

Sistem pemerintahan Indonesia pada periode ini adalah presidensial. Artinya presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, pengaturan negara, dan lain-lain ditentukan oleh presiden.

Namun seiring berjalannya waktu, melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 ada pembagian kekuasaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia masih di sibukkan dengan perjuangan mengusir penjajah. Dunia belum mau mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, pada tahun 1946, dengan menggandeng pasukan NICA, Belanda kembali datang ke Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan sekalipun Indonesia masih harus melalui proses yang sangat panjang agar dunia Internasional mau mengakui kedaulatan bangsa kita.

Itu semua ditempuh melalui perundingan-perundingan, seperti Konferensi Meja Bundar, Perjanjian Linggar Jati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan lainnya.  Pada periode 1945 – 1949 ada 2 perjanjian yang pernah dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yaitu Perjanjian Linggar Jati (1947) dan Perjanjian Renville (1948). Bahkan banyak kesepakatan ketika perjanjian itu yang justru merugikan Indonesia. Itulah salah satu alasan munculnya maklumat wakil presiden tahun 1945.

Maklumat tersebut berisi pembagian kekuasaan negara, kekuasaan negara di bagi menjadi 2, kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan lainnya tetap berada di tangan presiden. Pada saat itu masih belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengatur legislatif seperti saat ini. (https://moondoggiesmusic.com/sistem-pemerintahan-indonesia/)

  

  1. Sistem Pemerintahan Periode 1945 – 1949 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

 

Sistem pemerintahan: Presidensial

Bentuk pemerintahan: Republik

Bentuk negara: Kesatuan

Konstitusi: UUD 1945

Sistem pemerintahan Indonesia pada periode ini adalah presidensial. Artinya presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sehingga pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, pengaturan negara, dan lain-lain ditentukan oleh presiden. Namun seiring berjalannya waktu, melalui Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 ada pembagian kekuasaan.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia masih di sibukkan dengan perjuangan mengusir penjajah. Dunia belum mau mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, pada tahun 1946, dengan menggandeng pasukan NICA, Belanda kembali datang ke Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan sekalipun Indonesia masih harus melalui proses yang sangat panjang agar dunia Internasional mau mengakui kedaulatan bangsa kita.

Itu semua ditempuh melalui perundingan-perundingan, seperti Konferensi Meja Bundar, Perjanjian Linggar Jati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan lainnya.  Pada periode 1945 – 1949 ada 2 perjanjian yang pernah dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yaitu Perjanjian Linggar Jati (1947) dan Perjanjian Renville (1948). Bahkan banyak kesepakatan ketika perjanjian itu yang justru merugikan Indonesia. Itulah salah satu alasan munculnya maklumat wakil presiden tahun 1945.

Maklumat tersebut berisi pembagian kekuasaan negara, kekuasaan negara di bagi menjadi 2, kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan lainnya tetap berada di tangan presiden. Pada saat itu masih belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengatur legislatif seperti saat ini. (https://moondoggiesmusic.com/sistem-pemerintahan-indonesia/)

 

Berlanjut Post Berikutnya Ya gaes….